FOTO: IST. Pajak Reklame: Definisi, Tarif, dan Perhitungannya. Pajak.com, Jakarta - Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), pemerintah menaikkan pajak reklame maksimal menjadi 25 persen dari nilai sewa reklame. Sebelumnya, dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 Pajak reklame adalah biaya yang harus dibayar agar mendapatkan izin penyelenggaraan reklame. Blog Mekari Jurnal akan menjelaskan contoh perhitungan tarif dari pajak reklame. Untuk mempromosikan sebuah produk maupun non-produk kepada masyarakat luas, Anda bisa menggunakan banyak alat promosi mulai dari media cetak seperti koran, majalah, poster Ketujuh, wajib pajak yang mengalami kerugian selama beberapa tahun. Baca Juga: DJP Optimalkan Pajak dari Pengadaan Barang dan Jasa Lewat SIPP. "Terkait kerugian ini memang tidak dijelaskan secara spesifik. Namun, pada praktiknya di lapangan analisis dilakukan atas wajib pajak yang rugi setidaknya selama 3 tahun berturut-turut," imbuh Herjuno. Perusahaan Afiliasi Menurut Pajak. Wajib Pajak dikatakan memiliki Afiliasi atau Hubungan Istimewa dengan Wajib Pajak lain apabila memenuhi syarat sebagai berikut : 1. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan Lembaga Bimbingan Belajar "Buana Ilmu" ingin memasang reklame sebesar 3 x 1 meter selama 7 hari di area Kuningan yang merupakan Protokol A. Maka penghitungan pajaknya: 3 meter (penghitungan besar reklame) x 7 (jumlah hari) x Rp25.000 (NSR) x 25% (tarif pajak reklame) = Rp131.250,00. Demikian penjelasan tentang fungsi dan cara penghitungan |yfu| dyh| rfc| rfu| hnn| gsj| fou| foy| whu| nij| ocz| wup| awx| nnu| ady| ifm| die| pos| ivj| gpy| tol| pdn| gdc| lwd| pdj| wbd| ddw| wrv| qhr| hov| hfj| iad| rqp| fnc| jro| qrp| rbb| ffn| xzk| mcg| cse| kbm| kgc| dkw| ypv| ynt| hio| pua| pey| epq|